Alalak — Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Kuala melalui Bidang Hubungan Darat (Hubdat) melaksanakan kegiatan Pengawasan Lalu Lintas (Patroli) dan Penertiban Penggunaan Jalan untuk kegiatan lain di ruas Jalan Trans Kalimantan, Kecamatan Alalak, pada Kamis, 8 Januari 2026.

Kegiatan ini difokuskan pada sosialisasi dan pemberian imbauan kepada pengelola penggalangan dana atau sumbangan masjid dan mushalla yang beraktivitas di sepanjang Jalan Trans Kalimantan, mulai dari wilayah Kecamatan Alalak hingga Anjir Muara. Dari hasil pengawasan di lapangan, ditemukan sebanyak enam lokasi kegiatan penggalangan dana, yaitu:

  1. Penggalangan Dana Sekolah/TK Batola Residence, melibatkan 2 orang, beroperasi pukul 07.30–16.00 WITA.
  2. Masjid Nurul Ikhsan (M. As’ad), Desa Sei Lumbah RT 11, melibatkan 2 orang, pukul 07.30–16.30 WITA.
  3. Mushalla Ashabul Yamin (Bendahara an. Bain), Desa Sei Lumbah RT 13, melibatkan 4 orang, pukul 07.30–16.30 WITA.
  4. Langgar Raudatul Jannah, Desa Beringin RT 01, melibatkan 3 orang, pukul 07.30–16.00 WITA.
  5. Masjid Nurul Arafah, Desa Beringin RT 08, melibatkan 4 orang, pukul 07.30–16.30 WITA.
  6. Langgar Darul Ikhsan, Desa Beringin RT 09, melibatkan 4 orang, pukul 08.00–16.30 WITA.

Dalam kegiatan tersebut, seluruh pengelola dan koordinator lapangan diberikan pemahaman bahwa penggunaan jalan untuk kegiatan penggalangan dana wajib memenuhi persyaratan administrasi dan perizinan dari pihak terkait sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, petugas juga memberikan arahan teknis agar pelaksanaan kegiatan tetap tertib, aman, dan lancar serta tidak membahayakan keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya.

Bidang Hubdat Dishub Batola turut menghimbau agar setiap kegiatan penggalangan dana segera dilaporkan kepada pemerintah setempat, mulai dari RT, lurah, hingga camat, serta kepada dinas terkait guna pengurusan perizinan resmi.

Sebagai tindak lanjut, Dishub Batola merekomendasikan kepada pimpinan daerah, pihak kelurahan atau kecamatan, serta dinas terkait agar setiap rekomendasi perizinan yang diberikan disertai dengan pengawasan di lapangan dan didampingi oleh Satpol PP sebagai penegak Peraturan Daerah terkait perizinan penggunaan jalan.