Profile SKPD

Dinas Perhubugan Kabupaten Barito Kuala dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 38 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Barito Kuala

Di dalam Perda tersebut diatur bahwa Dinas Perhubungan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Perhubungan dalam menyelenggarakan kewenangan Daerah di Perhubungan, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah, diselenggarakan berdasarkan landasan operasional peraturan perundang-­undangan di bidang transportasi serta peraturan perundang­undangan lain terkait.

VISI :

Terwujudnya Barito Kuala Satu Kata Satu Rasa, Untuk Membangun Desa Menata Kota Menuju Masyarakat Sejahtera (Batola Setara)

MISI :

  1. Mengintegrasikan Infrastruktur Wilayah Yang Mendukung Kemandirian Desa dan Penataan Kota
  2. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Inovasi Teknologi Berbasis Pertanian
  3. Meningkatkan Kualitas Ketaqwaan, Kecerdasan, Kesehatan dan Profesionalitas Sumber Daya Manusia
  4. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Terbuka dan Melayani

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

A. TUGAS

Dinas Perhubungan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 38 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Barito Kuala mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang  Perhunbungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

B. FUNGSI

  • Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang perhubungan darat, perhubungan laut, sungai dan penyeberangan sesuai dengan ketentuan perundang­undangan.
  • Pelaksanaan pembinaan umum di bidang perhubungan darat, perhubungan laut, sungai dan penyeberangan.
  • Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Perhubungan.
  • Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di perhubungan darat, perhubungan laut, sungai dan penyeberangan.
  • Pengevaluasian atas pelaksanaan tugas di bidang perhubungan darat, perhubungan laut, sungai dan penyeberangan.
  • Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsi Perhubungan sesuai dengan ketentuan perundang­undangan.